PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BKKBN

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan di lingkungan BKKBN baik Pusat maupun Perwakilan sebanyak 691 pejabat tanggal 29 Desember 2020  melalui virtual dipimpin langsung oleh Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), kegiatan dimulai pukul 10.00 WIB.

Dari 691 orang tersebut termasuk pejabat  Struktural yang diambil Sumpah/Janji menjadi Pejabat Fungsional dari Lingkungan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 15 orang didampingi oleh Rohaniawan Islam Drs. H.M. Yusuf Rusli, M.Si (Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan) dan sebagai Saksi 1. Dra.Dewi Farida, M.Kes (Widyaiswara Utama) Saksi 2. Drs. Dani Syahputra M.Kes (Peneliti Ahli Madya) Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

“Spirit yang kita lakukan di BKKBN adalah bagaimana melayani pelanggan baik Internal maupun eksternal jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang. Pemimpin itu sebagai pelayan pegawai-pegawai kecil dan masyarakat sedangkan bapak/ibu adalah sebagai pelayan eksternal/masyarakat oleh sebab itu pelayan inter nal harus sukses di BKKBN hal ini menjadi suatu pekerjaan yang besar karena kita mempunyai Penyuluh yang bertugas di Kabupaten/Kota sampai ke desa-desa,” kata Hasto Wardoyo.

Pada saat ini dilantik sebanyak 691 orang ke dalam jabatan fungsional dengan 15 nama jabatan fungsional, 7 orang pejabat fungsional melalui Infasing, 8 orang Kepala UPT Balai Diklat dan 7 Kasubbag Tata Usaha di Provinsi pengangkatan dalam jabatan Administrasi, sehingga target untuk pelantikan ada perubahan karena adanya penyesuaian dengan apa yang menjadi arahan dari Menpan RB sehingga mengejar waktu agar selesai di tahun 2020 bisa tercapai. “dengan harapan nilai Reformasi Birokrasi di tahun 2021 bisa meningkat dan cita-cita harapan perjuangan seluruh karyawan BKKBN mengalami kenaikan dalam hal tunjangan kinerja bisa terlaksana dengan baik,”  lanjut Hasto wardoyo. [E.Alwi(Analis Kepegawaian)]