Melalui Program 100 Hari Kerja, Kaper Nopian Andusti Menggarap Proyek Perubahan Tahun Anggaran 2020

Dari hasil evaluasi pencapaian indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dimana masih terdapat beberapa target yang belum tercapai antara lain Total Fertility Rate (TFR), Contraceptive Prevalence Rate (CPR), Unmetneed, dan Kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan yang baru dilantik pada tanggal 29 Januari 2020, Nopian Andusti, SE, MT langsung merencanakan proyek perubahan dengan fokus garapan pada penurunan TFR dalam program 100 hari kerja dengan kegiatan strategis antara lain : (1) Pelayanan KB MKJP serentak di seluruh fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas), (2) Sertifikasi bidan yang telah mengikuti pelatiahan, (3) Kontrak kinerja dengan PKB/PLKB, (4) Pendampingan kepada calon pengantin oleh PKB/PLKB yang bekerjasama dengan Kemenag, (5) Penataan SDM provinsi yang sesuai dengan analisis beban kerja agar pembagian pegawai terlaksana secara merata. Kelima kegiatan strategis tersebut dipandang perlu dan diharapkan akan mampu menunjang percepatan proyek perubahan ini.

Menurut peneliti ahli madya Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Drs. Dani Saputra, M.Kes berdasarkan teori setidaknya ada 11 faktor yang mepengaruhi TFR, dari sejumlah faktor tersebut setidaknya ada 3 faktor yang sesuai dengan kondisi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu (1) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), (2) Pemakaian kontrasepsi, (3) Kemiskinan. Oleh karena itu proyek perubahan Tahun 2020 diarahkan untuk menggarap ketiga fakor tersebut melalui optimalisasi mitra potensial yang sudah ada.

Faktor kemiskinan masuk dalam garapan karena target Gubernur Sumatera Selatan yaitu menurunkan angka kemiskinan dari 2 digit menjadi 1 digit. Hal ini sejalan dengan teori fisiologis yang menyatakan bahwa kemakmuran akan menurunkan daya reproduksi, sehingga Program KKBPK sejatinya turut berpengaruh dalam penurunan angka kemiskinan. Keberhasilan Program KKBPK dalam mengendalikan jumlah penduduk akan menjadi daya jual ke Pemerintah Daerah dari sisi cost benefit yang meliputi Public saving dan Privat saving.

Dengan demikian program 100 hari kerja ini diharapkan mampu mewujudkan percepatan proyek perubahan melalui kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan berdampak besar bagi pencapaian kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.