Bersiap Hadapi Tantangan dalam Pembaharuan SPIP, BKKBN Provinsi Sumatera Selatan selenggarakan Rapat bersama BPKP

Senin (01/11/21), telah dilaksanakan Rapat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dengan materi Tantangan dalam Pembaharuan SPIP yang di sampaikan oleh Auditor Muda Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel Ibu Jety Fardiyanty.

Rapat dipimpin oleh Pelaksana Teknis Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel, ibu Dr.Hj.Desliana,SE., MM serta dihadiri oleh Seluruh Koordinator, Sub Koordinator dan Satuan Tugas SPIP Perwakilan BKKBN Prov.Sumsel. Dalam arahannya, Plt. Kepala Perwakilan menghimbau seluruh pegawai untuk saling mendukung dalam penerapan SPIP mulai dari proses perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporannya. “SPIP bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi” ujar Bu Desliana dalam arahannya.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan Materi tentang Tantangan dalam Pembaharuan SPIP disampaikan oleh Ibu Jety selama 3 Jam, membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam pembaharuan sistem pengendalian intern pemerintah atau yang dikenal dengan istilah SPIP. Dalam paparannya, Ibu Jety juga menyebutkan beberapa poin penting yaitu: Dasar hukum penyelenggaraan, pembinaan dan evaluasi atas kualitas SPIP; Perbedaan konsep penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dengan New SPIP; Gambaran implementasi, manfaat dan tantangan penilaian SPIP, manajemen risiko dan pengawasan APIP; serta konsep penilaian New SPI hingga Tata cara mengisi Kertas Kerja New SPIP.

Ibu Jeti juga menyampaikan bahwa Pada tahun 2020-2024, direncanakan penilaian SPIP tidak terbatas pada maturitas SPIP, tetapi bagaimana melihat manfaat dari implementasi SPIP tersebut. Diharapkan pula, SPIP tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi berubah menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi karena ke depannya aspek manfaat akan menjadi indikator utama dari SPIP.

Perubahan ke New SPIP ini dilakukan karena pedoman yang lama belum terintegrasi, belum mengarah ke tujuan SPIP dan masih fokus pada nilai dan terkesan document based sehingga diperlukan suatu pola pembinaan yang terintegrasi. Bu Jeti juga menegaskan New SPIP akan dikaitkan secara langsung dengan empat tujuan SPIP dan adanya integrasi penilaian SPIP dengan penilaian MRI (Maturity Risk Index), IEPK (Indeks Efektivitas Penjagaan Korupsi), serta kapabilitas APIP.

Untuk itu, Ibu Jety berharap agar Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dapat berkomitmen dan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing, sementara APIP K/L/D dapat membantu melakukan evaluasi terpisah atas kualitas dan efektivitas SPIP. (keu)