Profil PPID

Sesuai implementasi dari UU No.14 Tahun 2008, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu Badan Publik telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 1 Desember 2020 melalui Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan No. 849/HK.01/J.5/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Perwakilan BKKBN  Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala No. 849/HK.01/J.5/2020 ditetapkan:

  1. Ketua PPID dijabat oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
  2. Sekretaris PPID dijabat oleh Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
  3. Koordinator Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dijabat oleh Koordinator Bidang ADPIN
  4. Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dijabat oleh Koordinator Bidang Pelatihan dan Pengembangan
  5. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip dijabat oleh Koordinator Bidang Dalduk

Dengan adanya PPID di BKKBN maka publik dapat mengontrol semua informasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) termanfaatkan oleh masyarakat.


Tugas PPID:

  1. Ketua Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi mempunyai tugas:
    • Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, tentang pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik, serta penanganan penyelesaian sengketa informasi:
    • Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
    • Mengkoordinasikan dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
    • Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
    • Merencanakan, mengorgansasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevauluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik;
    • Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat fungsional dan/atau petugas pengelola informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
    • Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap informasi publik yang ditutup untuk dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, atau sebaliknya;
    • Menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
    • Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk disampaikan kepada PPID Utama.
  2. Sekretariat PPID mempunyai tugas:
    • Memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitasi, administratif dan operasional dalam penyusunan peraturan, pengumpulan, penataan dan penyimpanan data informasi, pelayanan informasi serta penyelesian sengketa informasi;
    • Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan PPID secara berkala; dan
    • Membantu Ketua PPID dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.
  3. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas;
    1. Membantu Sekretaris PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi dalam hal:
      • Penyusunan SOP pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik serta penanganan sengketa informasi;
      • Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
      • Pengelolaan dan pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik; dan
      • Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat fungsional dan/atau petugas pengelola informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.
    2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
  4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai tugas:
    • Memberikan pertimbangan hukum dalam proses uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
    • Memberikan advokasi dan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik; dan
    • Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID terkait pendokumentasian dan Arsip.
  5. Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas:
    • Membantu PPID dalam menghimpun, menata, menyimpan, dan mengamankan informasi publik;
    • Melakukan penyelenggaraan dan koordinasi sistem informasi dan dokumentasi; dan
    • Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID terkait pendokumentasian dan arsip.

Fungsi PPID:

  1. Membentuk dan menetapkan petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya
  2. Menugaskan petugas informasi untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berskala sekurang-kurangnnya 1 (satu) kali dalam sebulan
  3. Mengkoordinasikan setiap PPID Pelaksana dan Petugas Informasi yang mengelola Meja Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
  4. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang
  5. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonn termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan

Visi PPID

“Terwujudnya pelayanan informasi yanng transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Kelurga Berencana”


Misi PPID

  1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
  2. Mewujudkan keterbukaan informasi BKKBN dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.
  3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
  4. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sumsel2bkkbngo/public_html/wp-includes/plugin.php on line 443